Kritik Kinerja Pemerintahan, LSM LPRI DPC Nganjuk Berpotensi Gelar Unjuk Rasa Damai

Kritik Kinerja Pemerintahan, LSM LPRI DPC Nganjuk Berpotensi Gelar Unjuk Rasa Damai

Rabu, 3 Juli 2024.

NGANJUK (majanews.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Nganjuk akan berpotensi menggelar aksi unjuk rasa damai, dan akan di gelar di depan halaman pendopo Kabupaten Nganjuk.

Muncul gelar aksi, dikarnakan ada beberapa kinerja dan aturan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Nganjuk yang dinilai dalam pelaksanaan kurang tepat sasaran.

Hasil yang dihimpun media majanews.com, lembaga yang berperan serta bercondong peduli masyarakat kecil dan Anti Korupsi Kolusi dan nlNepotisme (KKN) menilai kurangnya transparansi dalam menentukan kebijakan khususnya di peraturan selama ini.

Joko Siswanto Ketua LSM LPRI DPC Nganjuk saat berbincang bincang secara exclusif bersama majanews.com, Rabu (3/07/2024) bertempat di basecamp LPRI DPC Tanjunganom Nganjuk menjelaskan, ini tentang aturan dan kebijakan Pemdakab Nganjuk. akan kita kritik dengan cara turun jalan atau gelar aksi unjuk rasa damai.

“Kita tidak menggugat aturan karena itu sudah tertuang dalam peraturan daerah (Perda) namun kita hanya mengkritisi, supaya kedepan dalam menjalankan amanah kerja penuh dengan transparansi dan mengutamakan keterbukaan informasi  publik sesuai amanah UU KIP,” jelasnya.

Lebih lanjut Joko Siswanto menjelaskan, yang kita kritik dan yang menjadi acuan di aksi unjuk rasa damai, salah satunya peraturan daerah (Perda) no 6 tahun 2023 tentang pajak dan Retrebusi.

“Selain itu kita akan menekan agar pihak pemangku kebijakan supaya ada pengawasan terkait pungutan iuran program tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dinilai biaya iuran di atas rata rata,” sambungnya.

Masih dikatakan, kita minta audit inspektorat bagi pihak pemerintahan desa di nganjuk yang memungut biaya iuran PTSL diduga terlalu berlebihan.

“Selain itu ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintahan daerah Nganjuk yang diduga menyalah gunakan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelas nahkoda LPRI tersebut.

Kendati demikian, Joko Siswanto selaku nahkoda LSM LPRI DPC Nganjuk menegaskan, dalam aksi unjuk rasa damai yang akan segera kami jadwalkan ini semata mata bukan kepentingan pribadi saya.

“Ini demi kepentingan bersama, agar kedepan Nganjuk lebih maju, amanah dan bermartabat,” pungkasnya.(nyoto)