Rapat DPDR Kabupaten Mojokerto, Buntut Persoalan Keracunan MBG di Kutorejo

MOJOKERTO, (majanews.com) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Satgas MBG (Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Mojokerto akhirnya terlaksana, di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto lantai 2 ruang rapat Hayam Wuruk DPRD, Jalan RA Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/2/2026) Pagi.

RDP terlihat hadir, Sekdakab Mojokerto selalu Ketua Satgas, Asisten Sekda, unsur OPD terkait yang terlibat dalam pelaksaan MBG, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kasatpol PP, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan dari BAPPEDA, perwakilan dari DPMPTSP.

Koordinator BGN Kabupaten Mojokerto, Rozi Dian Prasetyo, serta Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto selaku pengundang dan sekitar 50 orang yang hadir.

Dalam RDP ini Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarto selalu Ketua Satgas MBG menjelaskan secara detail terkait anggota Satgas dan perannya dalam MBG, jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

“Jumlah Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) sekabupaten Mojokerto, serta jumlah penerima manfaat MBG, pihak Koordinator BGN Kabupaten Mojokerto wajib merisil dalam RDP,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Agus Fauzan menanyakan kepada koordinator BGN (Badan Gizi Nasional) terkait KLB (Kejadian Luar Biasa) beberapa hari yang lalu di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, juga persoalan perizinan tidak boleh dianggap sepele.

Lanjutnya, dirinya menyoroti kejelasan tanggung jawab jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), atas keterlibatan yayasan dari luar daerah dalam pengelolaan dapur perlu dipastikan aspek akuntabilitasnya harus jelas.

“Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi persoalan di lapangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rozi Dian Prasetyo, koordinator BGN mengungkapkan, bahwa proses penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) memang membutuhkan tahapan verifikasi.

“Selama masa tersebut, diberikan tenggat waktu maksimal dua bulan untuk melengkapi persyaratan, jika dalam batas waktu itu tidak terpenuhi, ada sanksi mulai dari peringatan hingga penghentian operasional,” bebernya.

Terhadap tanggung jawab KLB, dirinya menjelaskan, bahwa kewenangan berada di tingkat BGN pusat dengan dukungan pemerintah daerah.

“Untuk MBG dari luar Kabupaten Mojokerto telah dimasukkan pada yayasan pengelola karena berkaitan dengan administrasi dan aspek perpajakan, sedangkan terkait pajak, karena ikut yayasan, maka tidak dikenakan pajak,” pungkas Koordinator BGN Kabupaten Mojokerto tersebut.

Sebelumnya, ratusan siswa di wilayah Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilaporkan keracunan usai diduga mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (9/1/2026). Data sementara tercatat ada sebanyak 152 anak yang keracunan dan perlu mendapatkan perawatan fi fasilitas kesehatan.(dak/adv)