Aset Desa Sekaran Nganjuk Diduga Diserobot, Babak Baru Kasus Berujung “Bola Pingpong” Birokrasi

NGANJUK, (majanews.com) – Skandal dugaan penyerobotan aset Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Telah memasuki babak baru. Namun, alih-alih menemui titik terang pasca-pelimpahan resmi dari penegak hukum, penanganan kasus ini justru terganjal hambatan birokrasi antara kejaksaan dan instansi pengawas internal.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Nganjuk melalui surat bernomor B-2809/M.5.31/Dek.1/11/2026 tertanggal 2 November 2026.

Merespons pelimpahan tersebut, pelapor sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (LSM GAKK) Kabupaten Nganjuk, Sumarno, mendatangi kantor Inspektorat Nganjuk pada Senin (9/11/2026). Kedatangannya bertujuan untuk mengonfirmasi sejauh mana progres penanganan perkara serta daftar pihak yang telah dipanggil.

Kendati demikian, langkah tersebut masih menemui jalan buntu. Pihak Inspektorat menyatakan belum dapat melakukan pergerakan maupun pemanggilan karena belum menerima paparan atau ekspose perkara dari Kejari Nganjuk.

“Masih perlu adanya ekspose dari pihak kejaksaan terkait titik berat kejadian tersebut serta bukti-bukti apa saja yang telah dikantongi untuk dikembangkan lebih lanjut. Di sisi lain, kami juga menghadapi kendala keterbatasan personel di lapangan yang tengah menangani berbagai aduan di tempat lain,” ungkap perwakilan Inspektorat Nganjuk.

Mendengar penjelasan tersebut, Sumarno mengaku cukup kecewa. Ia menyayangkan masih adanya tahapan birokrasi lanjutan yang harus dipenuhi pasca-pelimpahan surat, sehingga proses penegakan hukum terkesan berjalan lambat dan jalan di tempat.

“Besok saya akan segera mendatangi Kejaksaan Nganjuk untuk mempertanyakan apa itu ekspose dan apa saja yang harus dipenuhi, agar perkara ini tidak terkesan jalan di tempat dengan proses yang terlalu lama. Saya akan bergerak cepat agar segera ada tindak lanjut,” tegas Sumarno.

Meski demikian, Sumarno menyatakan tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Inspektorat agar bersikap independen dan transparan dalam mengusut tuntas perkara ini demi kepastian hukum di ruang publik.

Dalam pengusutannya, Sumarno membeberkan dua poin krusial yang menjadi fokus utama lembaganya. Pertama, ia mendesak transparansi mengenai proses dugaan balik nama aset desa. Kedua, ia meminta kejelasan status hukum terhadap lahan di sebelah makam desa yang diduga telah melalui proses tukar guling (ruilslag).

“Saya ingin tahu secara gamblang, jika tanah sebelah makam itu ditukar guling, sekarang atas nama siapa, peruntukan pastinya untuk apa, dan jika ada pihak yang menyewa, uang sewanya dibayarkan ke mana?” ujar Sumarno.

Selain itu, pihaknya juga menuntut transparansi administratif secara menyeluruh, yang meliputi:

Notulen dan jadwal rapat musyawarah desa terkait tukar guling. Dokumentasi foto secara real-time saat proses berlangsung. Suratmenyurat resmi yang melegitimasi keabsahan prosedur tukar guling aset desa tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak LSM GAKK masih menunggu kepastian jadwal koordinasi antara Kejari Nganjuk dan Inspektorat guna membuka tabir dugaan penyerobotan aset desa yang meresahkan warga tersebut.(AG1/tim)