DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Paripurna Penetapan dan Penandatanganan Dua Raperda

^{Rabu, 12 Juni 2024.}

MOJOKERTO (majanews.com) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto telah di gelar dan berlangsung di ruang rapat Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A Basuni, Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (12/6/2024) pagi.

Dalam agenda rapat, terkait penetapan dan penandatanganan dua Raperda (Rancangan peraturan daerah). Dua Raperda tersebut adalah Raperda atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2023 dan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2045.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh serta dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut.

Selain itu, semua fraksi DPRD dan badan anggaran Kabupaten Mojokerto menyetujui dua raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperda RPJPD  Kabupaten Mojokerto 2025-2045.

Berlangsung rapat paripurna, Bupati Ikfina juga berkesempatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya tentang dua raperda diatas. Yang pertama adalah penyampaian pendapat akhir Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (anggaran pembangunan dan belanja daerah)Tahun Anggaran 2023.

“Seiring telah dilakukannya pembahasan dan diberikannya persetujuan bersama, maka sesuai mekanisme yang berlaku serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 30 April 2024 Nomor 900-1-15.1/7796/KEUDA, hal penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban (PAPBD) tahun anggaran 2023 dan Raperda tentang penjabaran pertanggungjawaban PAPBD tahun anggaran 2023, terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud akan diajukan permohonan kepada Gubernur (Jawa Timur) untuk mendapatkan evaluasi,” jelas pidato Bupati di depan para undangan rapat.

Masih dikatakan, poin kedua Bupati di Bumi Majapahit itu menjelaskan tentang RPJPD (rancangan pembangunan jangka panjang daerah) tahun 2025-2045. Sama seperti pada poin sebelumnya, Raperda RPJPD 2025-2045 ini nantinya akan diajukan ke Gubernur Jawa Timur agar selanjutnya bisa dievaluasi.

“Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, nantinya akan menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati,” sambungnya pidato Bupati.

Lebih lanjut, terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, selanjutnya akan diajukan permohonan evaluasi pada Gubernur.

Di akhir penyampaian pendapat tersebut, Ikfina menyampaikan ucapan terima kasih atas disetujuinya dua Raperda dan sekaligus menjelaskan prosedur Raperda tentang Bangunan Gedung oleh pemerintah daerah yang membidangi.

“Atas diberikannya persetujuan bersama terhadap dua rancangan peraturan daerah tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD atas segala bentuk kontribusi selama proses pembahasan, sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Lanjut Bupati, terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud (Raperda Bangunan Gedung), selanjutnya akan diajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.(dak/adv)