Rapat Paripurna, Rekom DPRD Kabupaten dalam KUA-PPAS APBD TA 2026

MOJOKERTO, (majanews.com) – Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto telah telurkan sejumlah rekomendasi menuju prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2026. Selain meminta pemda memastikan pemerataan pembangunan, juga fokuskan anggaran pada infrastruktur dasar vital yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan ekonomi, pada Selasa (19/8/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan, sejumlah catatan penting ditelurkan badan anggaran (banggar) dewan untuk Pemkab Mojokerto. Rekomendasi itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026.

“Prinsipnya, pemda harus memastikan rancangan KUA 2026 dan rancangan PPAS memuat program dan kegiatan yang fokus pada pemerataan pembangunan,’’ ungkapnya

Masih dikatalan Politisi PKB, ini juga meminta pemda memfokuskan anggaran pada infrastruktur dasar vital yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan ekonomi masyarakat. Misalkan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan. Utama untuk kelancaran mobilitas dan konektivitas ekonomi. Lalu, optimalisasi sistem drainase dan pencegahan banjir di area rawan untuk keselamatan dan keberlangsungan aktivitas.

“Termasuk, penataan ruang yang mendukung infrastruktur esensial seperti air bersih, sanitasi, dan utilitas di area pusat pemerintahan baru,” tegasnya.

Selanjutnya, pemda harus mampu memanfaatkan teknologi dan material lokal untuk efisiensi biaya. Tak terkecuali mampu proyek mencari skema kolaborasi dan pendanaan alternatif dengan pihak lain.

“Saran ini agar alokasi anggaran maksimal dampaknya bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Tak sekadar itu, pemda juga diminta fokuskan anggaran pada inisiatif lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan jangka panjang . Di dalamnya ada mitigasi risiko lingkungan. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) juga tak boleh ketinggalan.

“RTH ini menjadi paru-paru kota dan area resapan air. Terutama di lokasi yang mendukung tata ruang pusat pemerintahan baru,” ulasnya.

Menurutnya, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga harus menjadi fokus pada KUA dan PPAS 2026. Ha itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung konektivitas menuju pusat pemerintahan baru.

“Program ini untuk penyediaan akses dasar perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk sanitasi dan air bersih, terutama di wilayah padat penduduk dan area pengembangan,” sambungnya.

Di sisi lain, banyaknya produk unggulan di Bumi Majapahit, kalangan dewan juga meminta pemda memberi perhatian serius. Terutama usaha mikro yang hampir disetiap kecamatan belum diwadahi secara optimal.

“Pada sektor pariwisata, pemda juga kami minta serius mengoptimalkan pengelolaan dan potensinya untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya.(dak/adv)