Rapat kerja dan Evaluasi Pokjawas PAI dan Seksi PAIS Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan

MALANG (majanews.com) – Rapat Kerja dan Evaluasi Program Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) dan Seksi Pendidikan Agama Islam (Seksi PAIS) Kantor Kemenag Kab. Pasuruan tahun 2022 di adakan di Purnama Hotel, 9-10 Desember 2022.

Turut hadir dalam kegiatan, Kasi Bimas Islam (Dr. H. Imron Muhadi), Ketua Pokjawas PAI (Kamiluddin), Pengawas PAI Kemenag Kab. Pasuruan, Penyelenggara Hindu (Sukandar Kuswanto), Pengawas Agama Kristen, (Bambang Hermanto), dan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan.

Dalam kesempatan rapat kerja ini di laksanakan pula secara simbolis penyerahan buku cerita Islam oleh Pengawas Agama Islam, Saadatul Choriyah kepada Ketua Pokjawas PAI, Kamiluddin disaksikan oleh Ka Kemenag, Kasi PAIS dan Gara Hindu.

Kepala Kemenag, Saikhul Hadi menyampaikan arahan kepada segenap peserta yang hadir.

“Kemajuan pendidikan bergantung pada Guru, Kepala sekolah, dan pengawas,” katanya.

Namun, ia menilai bahwa jumlah pengawas dan yang di awasi beda jauh, hingga harus di imbangi dengan konsep program yang bagus.

“Artinya 13 orang pengawas melayani, membimbing, dan membina 1289 guru, di tambah Madin dan Pondok Pesantren, ini kalau tidak punya konsep program yang bagus tidak ngatasi,” ulasnya.

Saihul sempat menceritakan pengalamannya, Universitas di Jember hanya memiliki 10 orang TU untuk  melayani puluhan ribu mahasiswa, dosen, dan kurikulum.

“Namun tetap berjalan, karena semuanya sudah berbasis aplikasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jumlah yang tidak sesuai tidak boleh dijadikan alasan dalam menjalankan tugas, tapi kemampuan harus di tingkat kan.

“Menteri agama ketika memilih jajarannya mensyaratkan beberapa hal, salah satunya kemampuan IT,” tegas Saihul pejabat kemenag tersebut.

Masih dikatakan Saihul, ampaikan komitmen kementerian agama untuk semakin maju dalam pelayanan.

“Kementerian agama berkomitmen untuk selangkah lebih maju dengan IT dalam pelayanan, salah satu nya dengan di buat aplikasi (super apps), kemudian tidak boleh ada transaksi jabatan, dan tidak boleh ada pungli,” tutupnya.(ali/tim)