Jamarah Untuk Evaluasi dan Penyempurnaan Pelayanan Haji

PASURUAN (majanews.com) – Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur menggelar Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) dan Sapa Jamaah Haji  2022 Angkatan IX digelar pada tanggal 12-13 November 2022 di Prigen Kabupaten Pasuruan.

Acara yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini membawa tajuk Membangun kebersamaan dalam sinergitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.

Berkesempatan hadir dalam kegiatan ini Komisi VIII DPR RI, Laksamana Madya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Politikus yang berangkat dari Dapil II Pasuruan dan Probolinggo.

Direktur bina Umrah dan Haji khusus kemenag RI hadir sebagai narasumber guna memberikan pencerahan dan informasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Pasuruan agar layanan Haji menjadi pelayanan terbaik di masa datang.

Tujuan besar Jamarah (jagongan masalah umrah dan haji) dan Sapa Jemaah haji ini ialah ingin menyempurnakan kekurangan dan membaca apa yang menjadi kebutuhan jamaah haji dan umrah demi perbaikan pada perhelatan di tahun mendatang.

Layanan haji tahun ini tergolong luar biasa. Karena perhelatan haji berjalan sukses di tengah tantangan yang berat. Untuk itu Apresiasi yang tinggi patut di berikan kepada menteri agama dan jajarannya yang telah mampu dengan kerja keras melaksanakan segala kewajibannya melayani jamaah Haji.

Di antara faktor yang menyebabkan layanan haji tahun ini berat, yaitu antara lain:

1.  Ketatnya protokol kesehatan mengingat Haji terjadi di tahun Pandemi.

2. Pembatasan kuota, yg hanya 100.051, tidak lebih dari 50% di tambah dengan adanya pembatasan usia, yang tentu sangat memukul para jemaah yang sudah menunggu sekian waktu.

“Ada peningkatan pembatalan haji, Keadaan seperti ini tolong jangan tambah disesatkan masyarakat, terutama para biro perjalanan, apa ada biro seperti ini ini?,” Ungkap Direktur bina umroh dan haji khusus.

Masih kata Dirut tersebut, tingginya Animo masyarakat untuk menjalankan umroh, “Harus diikuti oleh kehati-hatian agar bisa pasti umrah,” tutupnya.

Adapun anggota komisi VIII dalam kesempatan ini menyampaikan harapan masyarakat tentang layanan Haji. Ia sampaikan bahwasanya masyarakat mengharap pemerintah memperhatikan antrian yang semakin panjang dengan cara mengubah pola pendaftaran.

“Kemudian air zam-zam yang akan diusulkan menjadi 5 liter, termasuk pelimpahan agar tidak hanya kepada ahli waris akan tetapi kepada orang lain yg membutuhkan,” tendasnya.

Masih dikatan komisi VIII, mengenai harapan masyarakat tentang umrah seyogyanya diselenggarakan oleh pemerintah agar lebih murah. Harap anggota komisi VIII tersebut.

Namun direktur bina umrah menimpali apa yang di katakan anggota komisi VIII, Kalau pemerintah menyelenggarakan umrah, maka kasian swasta, akan sepi,” pungkas Dirut.(ali/tim)