Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Penyampaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

MOJOKERTO, (majanews.com) – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dalam agenda serah terima jabatan (Sertijab) dan penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/3/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh, S.E., M.M menerangkan, rapat paripurna hari ini dengan agenda pokok penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Periode 2025 – 2030.

“Diketahui pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di istana negara telah dilaksanakan acara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” terang Ayni Zuroh.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai tindak lanjut, maka dilakukan prosesi serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang dirangkaikan dengan penyampaian visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan 2025-2030.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto Dr. H. Muhamad Albarraa menegaskan pentingnya kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur.

Gus Barra yang mengusung visi besar, yakni Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, Makmur serta bertabur keberkahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merumuskan empat misi utama yang disebutnya sebagai ‘Catur Abiprayan Mubarok’ dalam program 100 hari pertamanya, istilah yang berasal dari gabungan bahasa Sanskerta dan Arab yang berarti “Empat Cita-cita Luhur yang Membawa Keberkahan.”

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tangguh, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter, membangun Kemandirian Ekonomi Berbasis Masyarakat di Semua Tingkatan, Mengembangkan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muhamad Albarraa juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertama dan lima tahun masa jabatannya.

Gus Barra menyebut pentingnya optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, cakupan kepesertaan mencapai 98,80% atau sekitar 1,1 juta jiwa. Namun, hanya 73,83% di antaranya yang aktif. Ia meminta dukungan DPRD untuk mengalokasikan anggaran tambahan pada Perubahan APBD 2025 guna memastikan seluruh warga mendapat layanan kesehatan yang memadai.

Dalam sektor pendidikan, Albarraa berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana belajar. Ia menegaskan tidak boleh ada siswa atau guru yang mengalami gangguan proses belajar mengajar akibat gedung sekolah yang rusak.

Ia juga menyampaikan rencana peningkatan insentif bagi guru TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dari Rp500 ribu menjadi Rp1,2 juta per tahun sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membina moral generasi muda.

Salah satu agenda strategis lima tahun ke depan adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto. Rencana ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gus Barra meminta dukungan penuh DPRD dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai landasan kebijakan pemerintah daerah ke depan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran, Pemkab Mojokerto akan meluncurkan program “Welcome Investor” yang bertujuan menarik investor menanamkan modal di daerah tersebut.

Dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak, Bupati Mojokerto akan menginisiasi program Susu Jumat (SuJu). Program ini berupa pemberian susu gratis setiap hari Jumat di sekolah-sekolah SD dan SMP. Selain meningkatkan kesehatan siswa, program ini juga diharapkan memberdayakan peternak lokal, termasuk peternak sapi perah dan kambing etawa.

Di bidang pelayanan publik desa, ia memperkenalkan ‘Desa Digital Service’, sebuah inovasi pelayanan administratif berbasis digital di tingkat desa. Program ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara online, sehingga mempercepat birokrasi dan meningkatkan transparansi.

“Kami berharap seluruh program yang telah kami susun dapat menjadi cita-cita luhur bersama, untuk membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih berkah dan membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Gus Barra.(dak/adv)