Viral, Keberadaan Wajah Mobil Siaga Desa dari Nganjuk Terpampang di Wisata Waduk Saradan Madiun

^{Selasa, 30 Januari 2024.}

NGANJUK (majanews.com) – Beredar viral pemberitaan dari salah satu media online yang memuat keberadaan mobil siaga Desa terparkir di salah satu tempat wisata waduk kali bening Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Jawa Timur, tepatnya pada hari Sabtu (27/01/2024) kemarin.

Hasil yang dihimpun kuli tinta majanews.com, melalui saluler kontributor media online beritaterbit.com biro Nganjuk mengatakan, keberadaan mobil siaga Desa berplat merah dengan nopol AG 1220 VP tak lain adalah milik pemerintahan Desa Kedungsokoo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

“Keberadaan mobil tersebut telah terjepret camera phonsel dengan jelas pada pukul. 11.00 WIB,” ujarnya.

Diketahui bahwa catatan pengadaan mobil siaga desa yang di salurkan sekira bulan Juni 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 192 unit, melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan tata kelola juklak dan juknis sesuai standart operasional prosedur (SOP) dalam penggunaan utama tak lain tentang kesehatan dan sosial.

Suwono, Kelapa Desa (Kades) Kedungsokoo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk saat di temui kuli tinta di ruangan kerja membenarkan hal itu terjadi, menurut penjelasan Suwono, bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 mobil Siaga Desa ditumpangi oleh para ibu-ibu warga desa Kedungsokoo dengan tujuan mengadakan senam.

“Tujuannya ibu ibu di waduk wisata kali bening Saradan Kabupaten Madiun,” kata Kades saat ditemui di ruang kerjanya. Pada hari Selasa (30/1/2024).

Menurut Kades, bukan hanya mobil siaga desa saja, melainkan ada 4 mobil rombongan yang disiapkan untuk kegiatan senam di waduk kali bening.

“Namun saya juga tidak ikut dalam acara senam tersebut,” sambung Kades.

Saat disinggung tentang Biaya operasional dan juklak juknis dalam penggunaan mobil siaga desa, Suwono menjawab tegas, bahwa peruntukan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir mayoritas masih memakai uang pribadi.

“Karena mobil siaga desa juga belum kami tuangkan dalam peraturan desa (Perdes),” pungkasnya.(m.nyoto)