Diduga Bau Korupsi Anggaran Covid-19, Pejabat Pemkot Mojokerto Dipanggil Kejaksaan

Streaming

MOJOKERTO (majanews.com) – Bau tidak sedap telah menerpa Pemerintahan Daerah (Pemda) Kota Mojokerto, Jawa Timur. Bau tidak sedap tersebut tentang adanya dugaan korupsi dalam mengelola anggaran covid-19 pos belanja tidak terduga di tahun 2020 hingga 2022. Disinyalir kuat adanya penyimpangan anggaran covid itu ada beberapa pejabat teras yang telah dipanggil oleh kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto.

Informasi yang diterima redaksi majanews.com, dalam beberapa hari ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kota Mojokerto telah dimintai keterangan oleh Kejari Kota Mojokerto guna mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran covid-19 di masing-masing pengguna anggaran.
Sumber majanews.com menyebutkan, ada beberapa pengguna anggaran mengelola dana covid-19 yang ada di pemda kota mojokerto diduga kuat telah memanfaatkan dalam berlangsungnya musibah virus covid-19 pos belanja tidak tetap.

Adanya hal itu, majanews.com bersama media lain mengkonfirmasi kabar yang tidak sedap menerpa Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kepada kejari Kota mojokerto yang ada di jalan Bypass, Kamis (16/6/2022). Pihak kejaksaan mengamini tentang panggilan beberapa OPD yang telah dimintai keterangan pengelolaan anggaran covid-19 di masing-masing pengguna anggaran.

Terkait pemeriksaan OPD Pemkot Mojokerto, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) melalui Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Mojokerto, Erwan Adi Priyono membenarkan kalau ada beberapa OPD Pemkot Mojokerto yang telah diperiksa olehnya.

“Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dibidang khusus baru saja melakukan penyelidikan terkait belanja tidak terduga covid-19 tahun 2020 hingga tahun 2022,” tegas Erwan Adi Priyono Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Mojokerto saat dikonfirmasi majanews.com bersama media lain di ruang kerjanya, Kamis (16/6/2022).

Lanjut Erwan, pihaknya masih mengupulkan keterangan dan data-data terkait pendukung kegiatan anggaran covid-19 belanja tidak terduga yang ada di masing-masing OPD Pemda Kota Mojokerto.

Baca Juga :  LSM AWG Ucapkan Selamat dan Sukses Pengukuhan DPD MIO Nganjuk

“Ada beberapa OPD yang kami panggil tapi kami tidak bisa menyebutkan OPD mana saja, karena lingkupnya masih rahasia,” ucapnya.

Masih kata Kasubsi tersebut, pihaknya sudah memeriksa kurang lebih ada 4 OPD Pemda Kota Mojokerto yang sudah dimintai keterangan tentang pengelolaan anggaran covid-19.

“Sementara ini kurang lebih ada 4 OPD yang kami panggil untuk dimintai keterangan, jadi tergantung dari penerima dana covid-19, kita juga masih pengumpulan data dan meminta keterangan” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam penyelidikan anggaran covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022, kalau memang ada indikasi perbuatan melawan hukum pihak kejaksaan akan melanjutkan ketingkat lebih lanjut.

Perlu disampaikan, disaat majanews.com bersama media lain berada diruang tunggu kejaksaan negeri kota mojokerto, ada seorang Direktur salah satu CV atau rekanan penyedia pengadaan barang covid-19 di salah satu satuan kerja (satker) Dinas yang ada di Kota Mojokerto juga telah menunggu diruang tunggu untuk tunaikan panggilan, dan terlihat juga dari mantan salah satu pejabat satuan kerja Pemda Kota Mojokerto keluar dari kantor kejari kota mojokerto, disinyalir kuat diketahui bernama RB itu diperiksa terkait pengelolaan anggaran covid-19.

Sebelumnya, salah satu mantan OPD diduga kuat selasai dipanggil oleh kejari kota mojokerto saat mau dikonfirmasi, menyarankan agar awak media ke Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Mojokerto. Hingga berita ini diturunkan, Hatta Amrulloh Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Mojokerto, belum berhasil ditemui. Menurut salah satu stafnya, yang bersangkutan sedang ke Jakarta. Ikuti lanjutan berita hanya di majanews.com.(dak/tim)