Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sidak Proyek Amburadul

Junaidi Malik, Wakil DPRD Kota Mojokerto, Jatim. saat sidak pembangunan tugu Alun-alun Koa Mojokerto, terlihat mangkrak, Rabu (29/12/2021).

MOJOKERTO (majanews.com) – Menjelang akhir anggaran Tahun 2021 dalam Belanja modal infrastruktur yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Kota Mojokerto, jatim. mendapatkan sorotan khusus dari Wakil DPRD Kota Mojokerto.

Junaidi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, menjelaskan kepada majanews.com, dirinya saat Sidak kebeberapa titik lokasi proyek, sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan.

“Kita semua tahu di bulan Desember mendekati akhir tahun 2021 ini kita melihat beberapa pekerjaan fisik infrastruktur banyak yang belum selesai, rata-rata baru menyentuh 40 persen,” tegas politisi PKB tersebut, Rabu (29/12/2021).

Lebih lanjut, untuk pekerjaan yang ia temui dilapangan, satu sisi kontrak pekerjaan CV yang diamanahi oleh pemerintah kota Mojokerto sudah melewati batas akhir jaduwal pelaksanaan.

“Kita Turun sidak ke lokasi proyek, fakta yang ada memang banyak pekerjaan fisik yang kedodoran target pelaksanaan nya. di lapangan kelihatan kedodoran, matrial berserakan, sehingga terlihat amburadul,” Lanjut Juned panggilan akrab politisi PKB tersebut.

Masih Junet, dalam pekerjaan yang terlihat amburadul, pekerjaan saluran drainase u geter sepanjang jalan majapahit, dan beberapa titik lain tersebar di bebrapa jalan dan wilayah lingkungan. pekerjaan tugu Alun-alun, pekerjaan taman budaya.

“Yang jelas fakta di lapangan belum selesai, bahkan pekerjaan alun-alun tenaga kerjanya sudah berhenti aktifitas banyak yg pulang,” lanjutnya. Politisi PKB tersebut juga menambahkan, beberapa lokasi tersebut merupakan tempat keramain dan fasum.

Namun, persoalan tidak selesainya di lapangan dan berantakan matrial di sekitar sangat berdampak merugikan masyarakat terkait kelancaran keamanan, kenyamanan, mobilitas masyarakat. misal kelancaran ekonomi di pusat perniagaan di jalan majahait.

Baca Juga :  Jasa Pijat Di Les Padangan Mojokerto, Kamera CCTV Seorang Masuk Kamar Telah Beredar

“Belum juga fungsi saluran saat Musim hujan malah berpotensi terhambat, satu sisi output dari fungsi pembangunan tersebut tidak bisa di rasakan masarakat secara langdung. sampai batas waktu nya dan jelang akhir tahun,” lanjutnya.

Masih Juned, hal ini terjadi karena keterlambatan dan kedodoran pelaksanaan proyek, satu sisi pasti juga berdampak merugikan pemerintah. Dengan tidak selesai sampai batas waktu tahun ini. bahkan daalam posisi akhir tahun anggaran ini sedikit menggangu sistem keuangan daerah di saat akhir tahun.

Sidak Junaidi Malik Proyek amburadul yang ada di jalan semeru, Kota Mojokerto.

“Seperti ini menjadi kewajiban Pemerintah untuk menuntaskan penyerapan anggaran program kerja secara baik, dan optimal sesuai target yang terukur. sehingga capaian dan outpunya bisa sesuai dengan harapan,” lanjutnya.

Persoalan lemahnya pelaksanaan fisik infrastruktur, lanjut Juned, ini bisa kita simpulkan hampir terjadi setiap tahun anggaran di beberapa pekerjaan, analisa kita selama ini di kuatkan hasil sidak hari ini.

“Kita menemukan beberap hal yg harus menjadi evaluasi besar oleh Pemkot, yaitu terkait pola perencanaan, tahapan lelang, dan tahapan pelaksanaan. Karena tiap tahun bisa di katakan tahapan-tahapan penyerapan program fisik insfrastruktur bisa di katakan terlambat start,” tegasnya.

Lebih lanjut, sering dalam posisi jelang akhir tahun dokumen kontrak baru di tandan tangani, padahal kalau pola perencanaan bisa selesai diawal, dan awal tahun anggaran busa di ajukan tahap lelang bisa ada cukup waktu.

“Tidak sampai mepet akhir tahun seperti sekarang, sehingga ada trobel sampai melebihi tahun anggaran. ini jadi sedikit problem sistem keuangan dan pemanfaatan hasil pembangunan, kedua tahapan pelaksanan di lapangan rata-rata pelaksana nya itu bukan yang pemenang tender yang teken kontrak,” lanjutnya.

Baca Juga :  Zainal Abidin, Ketua Korbin Kecamatan Jatirejo Diduga Pungli Bantuan Oprasional TPQ Dari Pemerintah

Menurutnya, pihak2 lain atau sub kontraktor, ini menjadi problem besar karena Pemkot pasti akan ada kendala komunikasi kordinasi terkait yang terjadi di lapangan, pasti tidak bisa mengukur sejauh mana kopetensi pelaksana lapangan terdebut.

Baik secara kualifikasi manajemen usaha, lanjut Juned, teknis ,SDM dan finansial, poin ini yang menjadi dominan lemah nya target pelaksanaan proyek tersebut. sehingga pekerjaannya terkesan kedodoran dan kurang tertib.

“Endingnya tidak bisa selesai sesuai batas waktu kontrak, sehingga di lapangan dengan prosentasi progres 40 persenan, pola yang janggal dan kurang pas itu menjadi atensi kita untuk segera kita bedah, kita jadikanan bahan RDP dengan OPD terkait,” papar juned.

Dirinya menghimbau, evaluasi besar kedepan dan yang terpenting memastikan harus ada konsekwensi ketegasan yang segera di ambil untuk langkah solusi dan sikap yang jelas secara regulasi dan aturan main yg berlaku.

“Sehingga kelemahan pola yang ada selama ini benar-benar bisa terevaluasi dengan adanya penegakan aturan. kita Ndak mau kota mojokerto menjadi teracak-acak oleh sekelompok pihak yang tidak jelas komitmen dan integritasnya dalam membangun kota secara baik dan optima dengan hasil manfaat yg jelas untuk masarakat,” tegas himbauan pilitisi PKB asli arek Kota Mojokerto tersebut.(dak)