Suliestyowati, Tersangka Korupsi Anggaran 2016 Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Segera Disidang

Foto Dukumen majanews.com: satu tahun yang lalu disaat Tersangka Suliestyowati Ditangkap.

MOJOKERTO (majanews.com) – Dinyatakan sudah rampung, Penyidik kejaksaan melimpahkan berkas perkara tahap II kasus korupsi proyek pembangunan irigasi air dangkal tahun anggaran 2016 silam sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat, tersangka dalam kasus korupsi tersebut adalah Suliestyowati mantan Kadis Pertanian Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. dan barang bukti Kamis (19/8/2021).

Informasi yang diperoleh majanews.com, Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi proyek senilai Rp 4.180.000.000 itu dilakukan secara virtual pada Kamis (19/8/2021). Selanjutnya, jaksa peneliti akan memeriksa kelengkapan berkas untuk kemudian diajukan ke pengadilan.

Dalam keterangan Ivan Kusuma Yuda, Kasi Pidsus Kejaksaan Kabupaten Mojokerto, dirinya menyerahkan tersangka dan barang bukti agar dapat memasuki proses persidangan. Setelah berkas hasil pelimpahan di pelajari langkah selanjutnya akan segera di daftarkan ke pengadilan.

“Selain menyerahkan tersangka, pelimpahan berkas tahap II juga menyertakan barang bukti berupa 37 berkas Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pekerjaan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal. Anggaran proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pertanian tahun 2016,” jelas Ivan.

Dalam catatan, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal di Disperta Kabupaten Mojokerto dikerjakan pada tahun anggaran 2016. Proyek ini menelan pagu anggaran sebesar Rp. 4.180.000.000 yang bersumber dari DAK.

Untuk pelaksanaanya, kejaksaan menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh kuasa pengguna anggaran dan pejabat berwenang. Penyelewenangan ini mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara / daerah.sebesar Rp 474.867.674,13.

Kejaksaan akhirnya menetapkan Kepala Dinas Pertanian saat itu Suliestyowati sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat perempuan tersebut dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(tel/tim)

Baca Juga :  Pemelik Al Azhar Dituding Serobot Tanah Bong Cina Hak Warga