Paripurna DPRD Kab Mojokerto, Bupati Sampaikan Raperda Pertangung Jawaban APBD 2020

Berlangsungnyà Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, di Ruang Rapat Graha Whicesa, Rabu (09/06/2021).

MOJOKERTO (majanews.com) – Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto kali ini, Bupati Mojokerto Dr Hj Ikfina Fatmawati M.Si menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam momen tersebut, rapat paripurna DPRD kabupaten Mojokerto berlangsung di ruang rapat Graha Whicesa, Rabu (09/06/2021).

Berlangsung agenda, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj Ayni Zuroh, S.E M.M dengan jumlah kehadiran anggota dewan 29 orang, serta dihadiri anggota forkopimda 45 orang, orang nomer satu di Pemkab tersebut menyampaikan nota pembahasan tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Puji syukur kita sudah diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2020” ujar Ikfina dalam pidatonya

Rapat paripurna sebagai tidak lanjut pemeriksaan interen oleh Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Yang telah dilaksanakan dari tanggal 1 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan pemerintah daerah 2020 dan berakhir tanggal 29 April 2021.

“Semua ini berkat keharmonisan yang terjalin erat antara eksekutif dan legislatif” sambung Ikfina

Masih Bupati, Pemerintah kabupaten Mojokerto dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion dari tahun 2014 sampai dengan 2019 yang artinya kabupaten Mojokerto mendapat WTP selama tujuh kali berturut.

“Alhamdullilah, kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian” sambut Ikfina dengan bangga

Rapat paripurna DPRD kabupaten Mojokerto sempat mundur satu jam dikarenakan bupati dan wakil bupati menghadiri rapat virtual dengan forkopimda Jawa timur.

“Mohon maaf sebesar-besarnya keterlambatan karena kegiatan rapat monitor bersama forkopimda Jawa timur terkait covid-19 secara virtual,” jelas Bupati Perempuan pertama kali di Kabupaten Mojokerto tersebut.

Baca Juga :  Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Paparkan LKPJ dan Penetapan Perubahan Program Daerah 2021

Dalam ulasan penyampaian Bupati, Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 berikut yang terkait dengan perubahan saldo anggaran laporan operasional dan juga laporan perubahan ekuitas maupun posisi neraca Kabupaten Mojokerto.

“Posisi arus kas Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah disampaikan secara tertulis dan untuk disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Mojokerto,” Pungkasnya.(dak/adv)