Adanya Dana Partisipasi Hingga Jutaan, Aktivis Akan Laporkan Kasek SMAN 1 Kota Mojokerto ke Gubernur

Surat Edaran Sumbangan Dana Parsipasi Masyarakat Untuk Pendidikan Yang Dikeluhkan Walimurid.

MOJOKERTO (majanews.com) – Menyikapi Keluhan walimurid siswa SMAN 1 Kota Mojokerto, munculnya Sumbangan Dana Partisipasi Masyarakat (SDPM) untuk Pendidikan SMAN 1 Kota Mojokerto Jatim. Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aktivis Pendidikan dan Lingkungan Mojokerto akan melaporkan dugaan pungutan liar (Pungli) tersebut ke Gubernur Jatim.

Hal ini disampaikan Suhadak, Aktivis Peduli Pendidikan dan Lingkungan Mojokerto, saat memberikan keterangan Pers kepada beberapa awak media di Sekretariat Yaisra, Sabtu (11/7/2020).

“Dalam waktu dekat, akan kita layangkan surat pengaduan ke Gubernur Jawa Timur,” tegas Suhadak.

Dikatakan, walimurid sudah membayar yang namanya daftar ulang, juga ada dana Biaya Operasional Sekolah (Bos), kok masih ada biaya yang mengatasnamakan sumbangan.

“Dana partisipasi atau sumbangan untuk Pendidikan SMAN 1 Kota Mojokerto ini benar-benar dikeluhkan dan memberatkan walimurid, apalagi nilainya mencapai angka jutaan rupiah,” tandasnya.

Saat ini, lebih lanjut dikatakan Suhadak, pihaknya bersama aktivis dan Peduli Pendidikan lain untuk melakukan musyawarah lebih dalam mengenai prilaku Kepala sekolah SMA 1 Kota Mojokerto. Agar sumbangan dana partisipasi itu dihilangkan.

“Sepertinya, Kasek SMAN 1 Kota Mojokerto memang disinyalir melawan larangan Gubernur Jatim yang menghimbau seluruh SMA / SMK Negeri di seluruh Jawa Timur dilarang melakukan pungutan wajib,” cetusnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah walimurid SMAN 1 Kota Mojokerto mengeluh dan keberatan atas kebijakan sekolah yang menarik biaya dengan dalih Sumbangan Dana Partispasi Masyarakat untuk Pendidikan.(dol/tim redaksi)

Baca Juga: