Sumbangan Dana Partisipasi SMA Negeri 1 Kota Mojokerto Disinyalir Pungutan Wajib

R. Imam W Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Mojokerto, Jatim, Saat Dikonfirmasi Dikantornya Kamis (9/7/2020).

MOJOKERTO (majanews.com) – Surat edaran kepala sekolah SMA 1 Kota Mojokerto untuk wali murid siswa dengan tema Sumbangan Dana Partisipasi Masyarakat Untuk Pendidikan telah dikeluhkan semua wali murid, dikarnakan munculnya nominal partisipasi tanpa perincian yang jelas.

AS (45) mengeluh kepada awak media ini tentang keberatan pungutan yang dirinya menilai itu bersifat wajib, “semua wali murid mengeluh munculnya Surat edaran dana partisipasi itu, kita bersama-sama memprotes ke pihak sekolahan,” kata wali murid kelas XI Selasa (7/7/2020).

Meskipun tertulis dalam surat keputusan rapat komite bersama tertanggal 17 Juni 2020 tetapi AS dan rekan-rekan wali murid lainnya belum sepakat, “Untuk rapat disekolahan itu perwakilan, tidak ada pemberitahuan sepakat nominal Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),” papar AS.

Adanya nominal sebesar itu, bersama-sama wali murid lainnya menyanggah kepada pihak sekolah, didepan Kepala Sekolah nominal diturunkan menjadi Rp: 2.400.000.00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan itupun belum sepakat.

Surat Edaran SMA Negeri 1 Kota Mojokerto, Dengan Tulisan Sumbangan Dana Partisipasi Masyarakat Untuk Pendidikan. Dengan Nominal “Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah”. Yang Ditunjukan Kepada majanews.com.

“Akhirnya dana sumbangan turun dua kali mas, pihak sekolah memberikan nominal baru Rp: 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),’ jelasnya.

Masih AS, meskipun dana sumbangan nominal diturunkan wali murid semua masih keberatan, “Kami berharap Untuk sumbangan yang kami menilai wajib itu dihilangkan saja, karena teman-teman wali murid mengeluh dengan keadaan sekarang, kan ini musibah pandemi corona-19, semua mengalami kesulitan,” pintanya.

Ditempat terpisah, R Imam W. Kepala sekolah SMA Negeri 1, memberikan Surat edaran itu sudah melalui rapat dengan komite dan juga perwakilan wali murid.

“Kami sudah rapatkan dengan perwakilan wali murid siswa, satu kelas dua orang kami undang,” katanya saat dikonfirmasi di Kantor Kamis (9/7/2020).

Imam memberikan angka nominal bukan lah pungutan wajib, itu sudah kami rinci sesuai kebutuhan sekolah, bila keberatan dengan hal dana sumbangan maka bisa dibicarakan lagi.

“Kami tidak mewajibkan kepada wali murid untuk memberikan sumbangan dana partisipasi tersebut, tidak kuat membayarpun tidak masalah,” ujarnya.(dak)

Baca Juga: