Galian ‘C’ Didesa Jombatan Kesamben Kelegalan Dipertanyakan

Lokasi Galian C yang ada Didusun Pulokunci, Desa Jombatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang Jawa Timur.

JOMBANG (majanews.com) – Kegiatan galian C yang ada di Dusun Pulokunci, Desa Jombatan, Kecamatan Kesamben, Jawa Timur, jadi sorotan Aktifis Peduli lingkungan (APL) Jawa Timur. Hal itu dikarnakan tidak ada kreteria kelegalan kegitan galian C dilokasi tersebut.

Informasi dikantongi Media majanews.com beroprasinya galian C sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, tepat titik lokasi ada dipucuk utara wilayah Jombang Jatim. Pantauan awak media tidak menemukan papan nama CV/PT pengusaha dilokasi, dan juga petugas ristribusi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Jombang.

Sekretaris Desa (Sekdes) Jombatan mengamini bila kegiatan galian C tersebut tidak ada orang Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang. dalam tulis Via Aplikasi WattshApp (WA) ditujukan kepada Sekdes untuk mencari benar adanya awak media mengirim pertanyaan berikut kutipannya.

{Pak Carik (Sekdes) untuk galian disaat truk keluar muat, apa ada orang Dispenda Kab jombang dilokasi…?} Dibalas oleh Sekdes dengan singkat.

“Tidak ada mas,” tulisnya Rabu (24/6/2020).

Awak media terus mencari tambahan informasi untuk kebenaran tentang kreteria kelegalan. Tim Media berhasil menemui Kepala Dusun (Kasun) wilayah titik lokasi galian C di Dusun Pulokunci, “tidak ada mas orang pemerintahan, yang ada itu petugas dari pengusaha,” jelas Juma’an Rabu (1/7/2020).

Juma’an juga memberikan keterangan bahwa untuk ijin galian C yang dia dengar hanya meneruskan ijin lama, “itu ijin lama katanya mas, sejak dibangunnya jalan tol wilayah Kesamben beberapa tahun lalu, kan uruk tanah dari sini. Cuman untuk saat ini beda yang mengurusi. Untuk sekarang yang pegang Pak Nasution,” katanya.

Sebelumnya, awak media konfirmasi kepada Kepala Desa (Kades) untuk mencari data formal kelegalan pengusaha galian tersebut, tetapi di Desa tidak ada data pengusaha secuilpun di Pemerintahan Desa.

“Yang saya dengar itu galian legal, tetapi untuk data pengusaha di desa tidak ada atau belum diberikan. Karena saya menjabat disini masih baru, akhir Desember 2019,” kata Gufron selaku Kades, Rabu (24/6/2020).

Adanya hal tersebut, Abdhul Mukhit selaku Ketua Aktifis Peduli Lingkungan (APL) Jawa Timur menilai untuk dugaan Legal wajib dipertanyakan, “kalau Legal jelas ada papan nama dilokasi, masyarakat biar tahu nomer klatur Siup badan usaha si pengusaha. Dan juga orang Dispenda Pemkab jombang ditempatkan dilokasi, kalau legal pasti wajib diaplikasikan. kegiatan galian C di jombatan tidak ada menu itu, ya kelegalan wajib dipertanyakan,” tuturnya, saat ditemui dikantor APL jalan Brawijaya No. 82 Kota Mojokerto, Kamis (2/7/2020).

Pemangku APL ini menambahkan, wajib untuk ditempatkannya petugas dari Pemerintah Daerah. Karena untuk mengetahui berapa ret sehari keluar dari lokasi galian, dan itu yang wajib dibayar untuk pajek Penghasilan, “Petugas Pemerintahankan menulis untuk Pendapatan Asli Daerah, ya harus ada dilokasi,” tambahnya.

Dari penelusuran tim media, untuk keluar masuk truk muat sudah lebih dari lima ribu ret sejak tahun awal 2019 hingga tahun ini, apabila pengusaha galian tersebut tidak memiliki ijin usaha seperti apa yang ditetapkan Pemerintah. Maka Pemerintah Daerah yang dirugikan dalam PAD nya/Bersambung.(tim-dak)

Baca Juga: