Pungutan Pajak Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto Dipertanyakan

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto, Alfiyah Ernawati Saat Memberikan Keterangan ke Media majanews Kamis (19/3/2020).

MOJOKERTO (Majanews.com) – Pungutan Pajak pemberitaan atau liputan untuk media yang sudah bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto layak dipertanyakan. Karena dalam aplikasi bagian humas tentang pungutan pajak tersebut tidak singkron dalam tertuangnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pasal 4A ayat (3). nomer 155 tahun 2012 tentang jasa penyiaran.

Seperti yang dituturkan oleh AI, dirinya juga penerima penayangan kerjasama advetorial, “Sejak dulu kita memang dikenakan pungutan pajak 10% dan 2%,” jelas AI, yang tidak mau disebutkan medianya.

Masih AI, setiap media yang mendapatkan berita advertorial (ADV) dikenakan pungutan Pajak (PPh) sebesar 2% dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. “Untuk PPN 10% dan ditambah PPH 2% dan itu diakumulasikan oleh humas,” katanya.

Ditempat terpisah, Prastyo Koordinator LSM GAKK (Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan) Mojokerto, saat memberikan keterangan pers pada beberapa awak media, kemarin lusa (18/3/2020).

Menurutnya, ini jelas ada dugaan permainan di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto terutama di bagian pemberitaan atau liputan. “Seharusnya jasa penyiaran yang bersifat iklan atau kegiatan penayangan pesan layanan masyarakat ( Pemberitaan/Liputan) tidak dipungut Pajak Penambahan Nilai (PPN), ”tegas Pras.

Lebih lanjut dikatakan Pras, seharusnya kegiatan pemberitaan (Advertorial) atau liputan hanya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). “Dan ini sesuai dengan UU Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2012,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait PPN dan PPh pemberitaan (ADV) dan liputan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto, Alfiyah Ernawati mengakui, kalau selama ini memang seperti itu, ada PPh dan PPN.

“Kalau tidak salah, untuk PPH sebesar 2% dan PPN sebesar 10% jadi totalnya untuk pajak pemberitaan Advertorial sebesar 12%,” jelas Erna, saat dikonfirmasi Tim Majanews.com di ruang kerjanya, Kamis (19/3/2020).

Terpisah Tim Majanews.com kembali melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), bahwa untuk pemberitaan (ADV) hanya dikenai PPh. Tim Majanews.com mendapatkan jawaban, “Kalau tidak percaya silahkan ke BPKAD atau ke kantor Pajak, buktinya humas bayar seperti itu,” jelas Erna melalui aplikasi WhatsApp (WA)nya.(Dak)