Terkait Toko Ponsel (TOPCELL), DPMPTSP Kota Mojokerto Berikan Hak Jawab Tulis Ke Redaksi Media Online Tidak Valid

Saat tim majanews.com Konfirmasi ke Toko Ponsel TOPSELL Dijalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Sabtu (14/3/2020)

MOJOKERTO (majanews.com) – Terkait surat konfirmasi Redaksi media online majanews.com seputar toko ponsel (topcell) info dari masyarakat, tentang dugaan tidak mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB). Yang ada dijalan Bhayangkara Kota Mojokerto, dan dijawab oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto ternyata tidak valid.

Dikirimnya surat resmi DPMPTSP nomer 503/427/417.316/2020 tertuju ke saudara Moch Suhada’ (media online majanews.com) Pimimpin Redaksi media online ini.

Yang mana pokok surat berisi “DPMPTSP Kota Mojokerto, maka dengan ini kami sampaikan bahwa untuk toko ponsel (topcell) dijalan Bhayangkara Kota Mojokerto (sebagai mana permohonan saudara) belum memiliki NIB.”

Adanya hal itu, tim redaksi majanews.com membuat surat konfirmasi lanjutan tentang apa yang disampaikan oleh DPMPTSP tersebut, dan materi tambahan tentang kawajiban pajak: PPN/PPnBM, PPh 22/PPh final. Yang ditujukan Pemilik topsell Mojokerto dijalan Bhayangkara Kota Mojokerto.

Kopy NIB Toko Ponsel Topsell yang diberikan Secara Resmi Kepada majanews.com

“Kami sudah ada NIB mas, ini kopynya,” jelas Yuda selaku pimpinan menejemen toko topsell sambil memberikan kertas berlogo garuda kepada majanews.com sabtu (14/3/2020).

Dipertanyakan soal wajib pajek, Yuda memberikan penjelasan yang normatif, “kalau pajek kita selalu laporan, malah kita mendapatkan reward dari KPP Mojokerto,” katanya.

Masih Yuda, dirinya juga heran terkait adanya surat dari DPMPTSP Kota Mojokerto memberikan hak jawab tertulis kepada media ini bahwa toko ponsel yang ia emban belum memiliki NIB. “padahal saya pada saat surat konfirmasi media itu turun saya ada disana, saya jawab langsung pada saat dikantor DPMPTSP, ada lah pak NIB kami,” katanya.

Yuda menambahkan, pihak topsell bisa saja nuntut secara hukum terkait ketidak valitan memberi hak jawab tertulis, “kita bisa saja tuntut DPMPTSP lo kalau kayak gini, la kita sudah punya NIB tapi dibilang belum memiliki,” imbu Yuda.(dak/tim)