Lahan Warga Diduga Dijadikan Aset Pemkot, Begini Tanggapan Camat Magersari

Bambang, Camat Magersari Kota Mojokerto saat dikonfirmasi Majanews di ruang kerja, Kamis (12/3/2020).

MOJOKERTO (Majanews.com) – Tanah/lahan di lingkungan Kedundung Kelurahan/Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, milik salah satu warga setempat diduga dijadikan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Tidak tanggung-tanggung, lahan warga yang diduga dijadikan aset oleh pihak pemerintah tersebut mencapai 10.000 Meter Persegi.

Informasi yang masuk ke Redaksi Majanews menyatakan, lahan seluas kurang lebih 10 ribu persegi, di wilayah lingkungan Kedundung Kelurahan Magersari, ada dugaan dijadikan aset oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat selama bertahun-tahun.

“Bahkan saat ini, sudah banyak berdiri berbagai kantor dan lapangan olahraga,” ungkap warga Kedundung berinisial TK (52), orang kepercayaan pemilik lahan sambil menunjukan surat kuasa.

Tanah/lahan Dijalan Empu Supo, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Yang Diduga Dijadikan Aset Pemerintah Kota Mojokerto

Masih menurut TK, pemilik lahan tersebut atas nama The Gwan Bing (Almarhum,red).
“Ahli warisnya atas nama Hety. Dan luas tanah yang tertulis dalam Eigendom 10.000 persegi atau sekitar satu hektar,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Bambang Camat Magersari Kota Mojokerto saat dikonfirmasi Majanews.com mengatakan, dirinya sudah dengar terkait persoalan itu. Tanah /lahan yang dipagar baru seminggu terdengar olehnya, namun untuk diklaim milik orang pribadi sejak dulu, Pemkot mendapatkan surat dari ahli waris. tapi lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

”Saat ini masih dalam proses pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto,” jelas Bambang, saat dikonfirmasi Majanews.com di ruang kerjanya Kamis (12/3/2020).

Dipertanyakannya tentang Kartu Invertaris Barang (KIB) tentang bab setatus tanah itu, Bambang membenarkan KIB tercatat di aset Pemerintah Kota Mojokerto, “ya jelas KIB tanah itu tercatat di aset,” katanya.

Untuk lebih jelasnya, lanjut Bambang, silahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto. “Pemkot tidak mungkin memakai tanah/lahan itu, tanpa ada bukti pendukung. Kartu Inventaris Barang (KIB) nya ada,” pungkas camat. (Dak/tim)

》Share Disini