Walikota Dan Kejari Teken MoU Bantuan Hukum

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari Saat Menandatangani MoU Dengan Kejari, Kamis (30/1/2020).

MOJOKERTO (majanews.com) – Pemerintah Kota Mojokerto kembali melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto di bidang penanganan masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di lingkungan pemerintah daerah.

Ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Kejari Kota Mojokerto Halila Rama Purnama di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Kamis (30/1/2020).

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka Pemerintah Kota Mojokerto memperpanjang kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Walikota.

Adapun tindaklanjut dari kerjsama ini, berupa perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Yang salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) terkait Pajak bumi dan bangunan (PBB) serta aset.

“Kami berharap kepada semua OPD untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Kejaksaan Negeri sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama,” katanya.

Walikota juga berharap, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Selain kerjasama ini diharapkan kepada OPD untuk menggali potensi kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga.

“Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Halila Rama Purnama menambahkan bahwa MoU yang ditandatangani merupakan bentuk kerjasama dalam upaya memfasilitasi bantuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Pemerintah Kota Mojokerto.

“Melalui penandatanganan ini, kami menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan bantuan, pelayanan serta pendampingan hukum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan,” tandasnya. (dak/hms)

》Share Disini