Timsus DPR Minta Pemerintah Perketat Pengiriman TKI

MAJAnews – Jakarta, Timsus DPR soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meminta pemerintah khususnya BNP2TKI melakukan berbagai program pengetatan penempatan TKI khususnya penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Arab untuk meminimalisir kasus TKI di Arab. Hal itu diungkapkan Koordinator Timsus DPR di Arab Irgan Chairul Mahfiz dalam pesan singkat yang diterima, Senin, (26/4).

Timsus yang beranggotakan 10 orang dari 9 Fraksi DPR RI berada di Arab Saudi, 20-24 April lalu untuk memantau langsung permasalahan yang ada. Ti, juga melepas kepulangan 2.349 WNI/TKI Overstay dan TKI Bermasalah menggunakan Kapal Motor Labobar Pelni pada Jumat (22/4) pukul 22.30 waktu setempat dari Pelabuhan Jeddah menuju Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta.

"Hasil evaluasi Timsus mengenai keberadaan TKI Bermasalah ataupun WNI/TKI terkena kasus hukum di Arab Saudi, memberi gambaran terhadap nasib TKI yang seringkali tidak tersentuh keadilan hukum secara memadai, karenanya perlu dijadikan masukan bagi pemerintah agar lebih berorientasi pada peningkatan penempatan TKI berkualitas serta bermartabat. Dengan demikian harus ada pembenahan dalam proses penempatan TKI dimulai dari hulu atau saat rekrut calon TKI oleh BNP2TKI," jelas Irgan.

Wakil Ketua Komisi IX tersebut juga berharap, ke depan BNP2TKI hanya menempatkan TKI PLRT ke Arab Saudi yang siap bekerja sekaligus memahami hukum dan budaya negara penempatan. Timsus juga menyampaikan opsi agar pemerintah melakukan moratorium penempatan TKI PLRT ke Arab Saudi sampai dicapainya MoU kedua pihak karena resiko tinggi bisa diterima oleh TKI. "Menjadi sangat aneh Indonesia yang menempatkan TKI PLRT terbesar di Arab Saudi namun tanpa memiliki dasar atau kesepakatan perlindungan yang jelas dan terdokumen oleh negara," ujarnya.(rima/mi/ian)