Walikota Mojokerto Resmikan Lapak Sementara Benpas

Print / PDF

Mojokerto – Sebanyak 209 bangunan lapak semi permanen di jalan Benteng Pancasila yang dibangun Pemkot Mojokerto untuk menampung pedagang Benpas Alun alun korban kebakaran bulan September 2017 silam diresmikan oleh Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus, selasa (27/02/2018).

“Ini merupakan penampungan sementara pedagang Benpas eks pedagang Alun – alun yang terkena musiba kebakaran. Dengan adanya penampungan sementara ini mereka bisa melakukan kegiatan ekonominya,” ujar Mas’ud Yunus usai meninjau lapak-lapak yang berderet diatas tanah aset daerah seluas 2500 meter persegi tersebut.

Di atas lahan seluas 2.500 meter persegi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mendirikan bangunan semi permanen yang dihuni 209 pedagang.

“Tempat ini hanya sementara, nanti setelah lokasi yang terbakar sudah direnovasi para pedagang harus kembali lagi ke tempat semula,” kata Mas’ud Yunus.

Pasalnya, lahan yang digunakan untuk relokasi lanjut Yunus, seharusnya dimanfaatkan sebagai RTH.

“Karena tanah ini bukan tanah bangunan, tapi untuk RTH, Nantinya, jika lokasi sentra yang terbakar telah didesain ulang maka 209 pedagang harus kembali lagi” ungkap orang nomer satu di Kota Mojokerto itu.

“Ya, kami ingin merubah desainnya. Nanti akan ada parkir di basemant, lalu dibangunkan dua lantai. Sehingga semua lapaknya bisa tertampung,” sambungnya.

Dalam penjelasan Mas’ud Yunus, Pembangunan itu, rencananya akan menggunakan dana dari ABPN senikai kurang lebih Rp 7 miliar.

“Para pedagang akan menempati (lapak) sampai proyek revitalisasi pasar Benpas yang terbakar itu rampung,” jelasnya kepada awak media.

Walikota berharap lapak semi permanen berukuran 2,5 x 2,5 meter  yang dibangun dengan pundi APBD 2017 senilai Rp 500 juta itu bisa menjadi lahan usaha bagi para pedagang, sehingga pendapatan mereka yang turun drastis bisa kembali pulih.

Jika pembangunan rivitalisasi Pasar Benpas sudah selesai, lanjut Mas’ud Yunus, para pedagang yang menempati di penampungan sementara, wajib pindah. Sebab lahan yang dipakai merupakan ruang terbuka hijau (RTH).

“Kita kembalikan fungsinya sebagai RTH, dan bangunannya dibongkar semua,” jelas Walikota tersebut.(dak/adv)

Print / PDF

Mungkin Anda juga menyukai